Desa Situdaun Adakan Giat Penyaluran BLT – DD, Disertai Ajakan Mensukseskan Program Vaksinasi

  

Tenjolaya = Pemerintahan Desa Situdaun telah melaksanakan Penyerahan BLT Dana Desa Bulan, Juli, Agustus dan September kepada 130 Penerima Manfaat BLT-Dana Desa. Bantuan yang diserahkan, di kantor desa Situdaun Rabu (29/09/2021)

Dalam kegiatan tersebut  dihadiri oleh Kepala Desa Situdaun beserta staf , anggota BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Seluruh KPM Penerima BLT-DD sebanyak 130 KPM.Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini di harapkan agar bisa meringankan beban bagi KPM di situasi Pandemi Covid-19 ini." Ucap Kades Ja'i S.Ip

Lebih lanjut Ja'i menerangkan " Sedikitnya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat delapan item, diantaranya adalah BLT DD dan Vaksinasi"

Sebagai warga negara negara yang baik, marilah kita mensukseskan program pemerintah dengan menerima bantuan BLT dan menerima Vaksinasi, agar secepatnya kita terbebas dari pandemi Covid 19" ajak kades

 

Dengan program bantuan Vaksinasi, tidak perlu khawatir tentang vaksinasi Covid-19 karena pemerintah telah menjamin vaksin yang kini diberikan kepada masyarakat aman dan juga dapat memberikan banyak manfaat.

Manfaat dari vaksin, vaksin Covid-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat Covid-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh.(red)

By; Kasdi Warso

Warga Desa Situdaun Dan SMP PGRI Cikupa Divaksin SINOVAC

BOGOR BARAT=  Sebanyak 750 warga desa Situdaun dan siswa- siswi SMP PGRI  Cikupa mengikuti program vaksinasi Covid-19 di Kampus SMP PGRI Cikupa, Situdaun Tenjolaya Kabupaten Bogot.  Vaksinasi dilakukan oleh Tim dari Puskesmas Tenjolaya, Sabtu (27/09/2021)

Dasuki Kasek SMP PGRI Cikupa mengatakan bahwa vaksinasi, khususnya siswa- siswi SMP PGRI  Cikupa , merupakan tindak lanjut progam pemerintah untuk usia 12-18 tahun. “Oleh karena itu, kami menyambut baik dan sangat proaktif agar target program vaksinasi terlaksana,” 

Dasuki dalam keterangannya, “Selain itu, program vaksinasi untuk pelajar ini juga dilakukan dalam rangka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ,” 

Dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 di SMP PGRI  Cikupa di dihadiri langsung oleh Farid Ma'rup Camat Tenjolaya, Deni Ramadhan AMd Kasie TrantibAde Fijarsyah SPd M.M Kasie Pendidikan dan Kesehatan, Jai SIp Kades Situdaun Kepala Sekolah SMP PGRI Beserta Guru, Miswanto Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Nakes Puskesmas Tenjolaya 

Dalam sambutannya, Farid berpesan agar para siswa tidak perlu takut di vaksin, karena vaksin sebagai salah satu cara perlindungan pribadi terhadap penyebaran virus covid-19.

Lebih lanjut Farid Ma'ruf mengatakan, untuk mendukung layanan vaksinasi ini pihaknya menurunkan 11 tenaga kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Tenjolaya. Untuk bagian admin dibantu dari pihak sekolah 

Kemudian untuk keamanan dan pengawasan protokol kesehatan, jelas Farid, pihaknya mengerahkan 10 personel gabungan dari unsur Satpol PP, Bhabinkamtibmas,Babinsa dan limas

Sementara di tempat yangsama Kades Ja'i Sip,  mengaku bersyukur melihat warganya begitu antusias, mereka datang sebelum jam 8 dan mengunakan prokes, kami hari ini menargetkan 750 warga  termasuk para siswa-siswi SMP PGRI Cikupa dengan persiapan 1000 dosis  

Alhamdulillah Vaksinasi di desa kami Kondusif, berkat kerjasama yang solid dari semua elemen, “Saya mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Vaksinasi di desa Kami "pungkasnya

Admin Desa Situdaun

Camat Tenjolaya Kolaborasi Untuk Sukseskan Vaksinasi

 

BOGOR BARAT= Camat Tenjolaya Farid Ma'rup membuat gerakan vaksinasi kolaborasi. Yaitu sebuah gerakan yang melibatkan seluruh semua lapisan masyarakat agar percepatan vaksinasi bisa tercapai sesuai target, Hal ini disampaikan saat Rakor Evaluasi Vaksinasi di Badminton Sport Hall Kecamatan Tenjolaya Senin (27/09/2021)

Kang Farid sapaan akrabnya  menyatakan, gerakan tersebut untuk mengkolaborasikan semua potensi dan kekuatan. Koramil, Polsek MUI, ASN (seluruh tenaga kesehatan dan pengamanan), Toga (tokoh agama), Tomas (tokoh masyarakat), TKSK, Pendamping PKH, Agen E-Warong, hingga relawan dari organisasi kepemudaan di desa sasaran.

Adapun prateknya adalah vaksinasi tidak lagi dilakukan di puskesmas maupun kecamatan. Melainkan petugas kesehatan langsung turun ke desa-desa untuk menvaksin warga agar prosentase cakupan vaksinasi terus meningkat dan merata di semua wilayah di Kecamatan Tenjolaya, Tegas Farid

Lebih lanjut Farid, mengatakan akan bekerjasama dengan semua Klinik Kesehatan, maupun dokter praktek yang membuka praktek di wilayah kecamatan Tenjolaya

Sementara menurut Kompol Beben S Kapolsek Ciampea, Gelar Vaksinasi di Indonesia terdiri dari tiga pilar yaitu, Kemenkes, POLRI, dan TNI, 

“Vaksinasi kolaborasi ini, kami mengkolaborasikan semua potensi dan kekuatan. Mulai dari TNI, Polri, kecamatan kita gerakkan sampai dusun Saat ini untuk tempatnya bukan di Puskesmas tapi langsung grebek desa. Vaksinator langsung turun di Balai Desa atau pos Vaksin Tingkat Dusun untuk menyuntikkan vaksin ke warga,” Tegasnya

Hadir dalam Evaluasi vaksinasi dan program Kolaborasi Vaksinasi, Hendiball Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), siap membantu program ini dengan melibatkan semua agen Bantuan Pangan Non Tunai dengan sasaran nya adalah para KPM

Senada yang di sampaikan Hendiball, Sofyan korcam PKH tingkat kecamatan Tenjolaya, siap mendukung sakses Vaksinasi dengan menyisir para KPM PKH yang belum di Vaksin

Dokter Rudy, kepala Puskesmas Tenjolaya, mengapreasi gerakan Vaksin Kolaborasi yang di canakan Camat Tenjolaya, dirinya siap menyediakan, Tenaga kesehatan dan seandainya kekurangan Nakes, siap untuk rekrutmen relawan yang kesehatan yang bersertifikat

Sambutan Penutup Camat mengajak seluruh warga agar ikut peduli terhadap sesama. Tujuan vaksinasi untuk menciptakan herd community atau kekebalan kelompok. “Kami berharap agar masyarakat bersabar dan untuk ikut peduli. Karena dengan mengikuti vaksinasi, maka sudah ikut peduli pada sesama, keluarga dan lingkungan atau daerah,” tegas Pria Master Hukum ini

Pewarta : Poernama

Editor : Kasdi Botak

DPP MIO Resmi Lantik DPW Jabar dan 5 DPD di Purwakarta

 

PURWAKARTA= Dewan Pimpinan Pusat Media Independen Online (MIO) Indonesia hari ini resmi melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah J GBawa Barat, bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor, Sukabumi, Karawang, dan Purwakarta, Rabu (22/09/2021) di Hotel Harper, Purwakarta.

Dalam pelantikan kepengurusan Media Independen Online (MIO) Indonesia, hadir Asisten Sekda Kabupaten Purwakarta, para ketua Ormas, Pemimpin Redaksi Media Online, para ketua organisasi media online, Satgas Covid 19, dan tamu undangan lainnya.

A.Y.S Prayogie selaku ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Media Independen Online (MIO) Indonesia didampingi Sekretaris Jenderal DPP Frans Watu sebelum melantik Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat terlebih dahulu menanyakan kesediaan pengurus, apakah bersedia menerima tugas dan tanggung jawab sesuai visi dan misi MIO untuk menjalankan dan mengembangkan MIO di wilayah masing masing, dengan spontan dijawab oleh pengurus “bersedia” dan kemudian dilakukan pengucapan sumpah dan janji yang dipandu oleh Ketua Umum MIO Indonesia, A.Y.S Prayogie dan diikuti oleh pengurus yang dilantik.

Dalam penjelasannya A.Y.S Prayogie meminta kepada seluruh pengurus yang sudah dilantik untuk memegang teguh kode etik MIO Indonesia dan kode etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas dan kegiatan peliputan agar apa yang diinginkan bisa berjalan dengan baik.
” Kembangkan MIO sesuai Visi dan Misi dan tetap berpegang pada kode etik MIO dan kode Etik Jurnalistik,” ujar pria yang berpenampilan eksentrik.

Usai melakukan pengucapan sumpah dan janji, para ketua yang dimulai dari DPW Jawa Barat, dan diikuti oleh DPD yang lain menandatangani Fakta Integritas dihadapan peserta yang hadir.
“Semoga apa yang sudah disepakati bisa dilaksanakan dengan sebaik baiknya,” ujar A.Y.S Prayogi.

Masih dalam suasana kegiatan, ketua DPW Jawa Barat, Azhari dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran MIO di Jawa Barat dapat memajukan ekonomi kreatif walaupun dalam masa Pandemi Covid 19 ini.

Ketua MIO Kabupaten Bogor yang baru dilantik, Irfan Lubis mengatakan setelah dilantik, MIO harus segera berbuat sesuatu agar visi dan misi nya bisa diwujudkan terutama dalam membangkitkan ekonomi kreatif di saat Pandemi Covid 19 sudah mulai melandai.
“Usulan usulan dan masukan dari kawan kawan yang tergabung di MIO harus segera dilaksanakan agar bisa bermanfaat dan berguna bagi yang bergabung di MIO,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya , Irfan Lubis mengajak kawan kawan yang bergabung di MIO untuk segera action dengan hal hal yang bermanfaat bagi anggota dan bisa menjalin sinergitas antara media dengan narasumber, imbuhnya.

Bupati Ade Yasin bersama IPB universitas luncurkan sekolah Pemerintah Desa

Bupati Ade Yasin bersama IPB universitas luncurkan sekolah Pemerintah Desa

CIBINONG – Bupati Bogor Ade Yasin meluncurkan Program Sekolah Pemerintahan Desa bekerjasama dengan IPB University, di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Senin (13/9/2021). Sekolah Pemerintahan Desa IPB University ini adalah sekolah pertama dan satu-satunya tentang pemerintahan desa di Indonesia. Kemudian, Sekolah Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor 2021 menjadi pelopor sebagai peserta angkatan pertama di Indonesia.

Pada kegiatan tersebut, sekaligus dilaksanakan penganugerahan pemenang lomba video profil desa. Hadir secara langsung pada acara tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor M. Romli, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, dan unsur Forkopimda serta Kepala Desa nominator penerima anugerah lomba video profil desa. Sementara, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor mengikuti acara tersebut secara virtual.

Ade Yasin menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa tentang tata kelola pemerintahan desa di era digital, dinamika dan perencanaan pembangunan berbasis data sensus, partisipatif dan spasial. Nantinya para aparatur desa ini akan didampingi oleh tenaga pengajar profesional serta kompeten dari IPB University.

“Selain prestisius, program sekolah pemerintahan desa diharapkan akan membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa di era digital yang jauh lebih maju dan lebih baik,” ujar Ade Yasin.

Ade Yasin menambahkan, permasalahan pembangunan di desa selama ini adalah terbatasnya informasi, pengetahuan, teknologi dan kapasitas SDM aparatur dalam tata kelola pemerintahan desa. Pengolahan data desa dilakukan secara manual dan perencanaan masih disusun atas dasar ‘kira-kira’ bukan berdasar data yang akurat dan presisi sehingga banyak program pembangunan desa menjadi tidak tepat sasaran.

“Semoga dengan adanya program Sekolah Pemerintahan Desa, program desa membangun di Kabupaten Bogor semakin tepat sasaran dan efektif, demi tercapainya masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera serta  terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban,” kata Ade Yasin

Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah menerangkan, Sekolah Pemerintahan Desa akan menjadikan data desa presisi sebagai bahan praktikum. Data presisi dikumpulkan dengan teknologi 4.0, berbentuk data citra desa dengan resolusi tinggi hingga 5 cm plus data numerik dan deskriptif sehingga memiliki tingkat akurasi tinggi untuk menggambarkan potensi desa.

 

Sebagai informasi, Sekolah Pemerintahan Desa tahun 2021 ini akan berlangsung hingga bulan Desember. Sekolah ini diikuti oleh total 120 peserta yang terdiri dari, 40 kepala desa yang berasal dari 39 kecamatan. Masing-masing kades didampingi oleh 2 orang operator yaitu operator sosial dan operator spasial dari perangkat desa.

Kemudian Wakil Ketua LPPM IPB University yang juga Penggagas Data Desa Presisi, Sofyan Sjaf mengatakan, hari ini Bupati Bogor menginisiasi untuk meningkatkan kapasitas para aparatur desa, serta para pemuda-pemudi yang ada di desa, melalui Sekolah Pemerintahan Desa. IPB akan setulus hati berkomitmen, membantu Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pembangunan desa.

“Mudah-mudahan apa yang sudah diusung oleh Bupati Bogor ini, menjadi bagian penting sebagai contoh keteladanan yang dapat ditiru untuk pembangunan desa-desa di Indonesia ,” tandasnya. dikutip Diskominfo

disalin ; Aki kasdi gundul

Modal KTP Dan KK, Ada 8 Bantuan Pemerintah Cair Bulan Ini, Tunggu Apa Lagi!

Ditulis : Kasdi Gundul

Modal hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga masyarakat bisa mendapatkan 8 bantuan yang bersumber dari pemerintah di bulan September tahun 2O21, tunggu apa lagi. Buruannnnn cekkkkk...

 Masa pandemi virus corona atau Covid-19 dan PPKM, pemerintah menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak dibidang ekonomi.

Bantuan sosial pemerintah yang bakal disalurkan September 2O21 ini, terbilang cukup banyak lo.

Terdapat 8 bantuan sosial dari pemerintah yang bisa diterima masyarakat bulan ini.

Tunggu apa lagi, berikut ini merupakan 8 bantuan pemerintah yang disalurkan di September tahun 2O21;

1. BLT Dana Desa

Bantuan pertama yang masih disalurkan pada September 2O21 adalah BLT Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) menjadi salah satu bansos yang dilanjutkan pada 2O21 menghadapi dampak pandemi dan memulihkan perekonomian.

Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) diberikan kepada keluarga miskin di desa berupa uang tunai sebesar Rp 3OO ribu yang bersumber dari Dana Desa.

Adapun yang termasuk dalam penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan.

2. Bantuan Subsidi Upah/BSU

Bantuan pemerintah Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini disebut juga dengan nama lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji.

Bantuan ini menyasar para pekerja, karyawan, atau buruh yang memenuhi sejumlah kriteria sesuai Permenaker RI No 16 Tahun 2O21.

Di antaranya peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga 3O Juni 2O21; bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4; serta bergaji di bawah Rp 3,5 juta dan bekerja pada sektor usaha yang telah ditentukan.

Bantuan ini diberikan dalam satu tahap berbentuk bantuan tunai sehingga penerima akan mendapat Rp 1 juta.

Dari sejumlah bank BUMN dan BSI, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji disalurkan ke rekening penerima bantuan subsidi gaji/upah.

3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang disalurkan setiap bulan sekali.

Adapun penyaluran BPNT melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

Setiap Kepala Keluarga (KK) akan menerima bantuan senilai Rp 2OO.OOO per bulan.

Bantuan ini diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pangan, misalnya beras, telur, kacang hijau, atau buah jeruk.

4. BLT UMKM

Para pelaku UMKM dapat bernapas lega sebab Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) kembali menyalurkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM 

Bantuan pemerintah ini diberikan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan nominal sebesar Rp 1,2 juta.

Namun Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM diberikan hanya sekali saat pencairan, tidak bertahap seperti dua bantuan sebelumnya.

Saat ini, penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM telah memasuki tahap 2 dan dengan jumlah penerima sebanyak 3 juta orang.

Pada September 2O21, ada 5OO ribu pelaku usaha mikro yang akan menerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM .

5. Bantuan Diskon Listrik PLN

Bantuan yang satu ini bisa didapat sampai Desember tahun 2O21.

Bagi pelanggan reguler atau pasca bayar, diskon 5O persen akan diterima saat pembayaran rekening listrik.

Sementara bagi pelanggan prabayar, diskon 5O persen otomatis diterima saat pembelian token.

Bagi pengguna reguler (paca bayar), diskon 25 persen akan diterima saat pembayaran rekening listrik.

Lalu pengguna prabayar, diskon 25 persen otomatis diterima saat pembelian token.

6. Bantuan Kuota Internet Gratis

Besaran kuota internet yang didapat bervariasi sesuai jenjang pendidikan, berikut rinciannya.

• Pendudikan anak usia dini (PAUD) = 7 GB per bulan

• Pendidikan dasar dan menengah (SD dan SMP) = 1O GB per bulan

• Pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) = 12 GB per bulan

• Mahasiswa dan dosen = 15 GB per bulan

Kuota tersebut, berlaku selama 3O hari sejak diterima.

Bantuan internet gratis ini disalurkan pada mulai September, Oktober, dan November 2O21, dengan rincian jadwalnya:

• Tanggal 11-15 September 2O21

• Tanggal 11-15 Oktober 2O21

• Tanggal 11-15 November 2O21

7. Bantuan UKT

Pada September 2O21, Kemdikbud juga akan menyalurkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa aktif di perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS).

Adapun nominal bantuan UKT yang diberikan maksimal Rp 2,4 juta.

Bila nilai UKT-nya lebih besar, maka selisihnya menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai kondisi mahasiswa.

Adapun syarat penerima bantuan UKT adalah mahasiswa aktif; bukan penerima KIP Kuliah/Bidikmisi; dan kondisi keuangannya membutuhkan bantuan untuk semester ganjil 2O21.

Cara Dapat Bantuan UKT:

• Mahasiswa mendaftar ke pimpinan perguruan tinggi

• Pimpinan perguruan tinggi akan mengajukan penerima bantuan ke Kemendikbudristek

• Bantuan akan disalurkan langsung ke perguruan tinggi masing-masing.

8. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali dalam empat tahap, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2O21.

Penyaluran PKH melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

Sejak PKH diluncurkan, keluarga yang masuk kategori miskin bisa menerima bantuan tunai dari pemerintah.

Bagi warga miskin yang sudah dinyatakan terdaftar sebagai penerima PKH oleh verifikator, rumah tempat tinggal penerima akan ditempeli stiker yang menunjukan penghuni rumah berhak mendapatkan bantuan.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, berikut kriteria penerima PKH 2O21:

a. Kriteria Komponen Kesehatan

• Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan

• Anak usia O sampai dengan 6 tahun, maksimal dua anak

b. Kriteria Komponen Pendidikan

• Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat

• Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat

• Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau sederajat

• Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

c. Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial

- Lanjut usia mulai 6O tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

- Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

Adapun jumlah dana yang dibagikan melalui PKH disesuaikan dengan keadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Indeks dan faktor penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2O21 (Rp)/Tahun:

- Kategori Ibu Hamil/Nifas : Rp 3.OOO.OOO

- Kategori Anak Usia Dini O s.d. 6 Tahun: Rp 3.OOO.OOO

- Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 9OO.OOO

- Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat : Rp 1.5OO.OOO

- Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat : Rp 2.OOO.OOO

- Kategori Penyandang Disabilitas berat : Rp 2.4OO.OOO

- Kategori Lanjut Usia: Rp 2.4OO.OOO

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "DAFTAR Bantuan yang Cair pada September 2O21: Bantuan Subsidi Gaji, BLT UMKM, hingga Kuota Internet"

Anak Sekolah SD, SMP, dan SMA dengan 5 Kriteria Ini Berhak Peroleh Bansos PKH Rp4,4 Juta, Cek Caranya Berikut

Anak Sekolah SD, SMP, dan SMA dengan 5 Kriteria Ini Berhak Peroleh Bansos PKH Rp4,4 Juta, Cek Caranya Berikut

Siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) bisa mendapatkan BLT anak sekolah atau bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari Kemensos sebesar Rp4,4 juta. Simak cara dapatnya berikut ini.

BLT atau bansos anak sekolah termasuk dalam bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain diperuntukan untuk anak sekolah, bansos PKH juga dibagikan untuk ibu hamil, anak usia dini, lansia dan penyandang disabilitas berat.

Untuk bisa mendapatkan BLT anak sekolah senilai Rp4,4 juta dari Kemensos, ada 5 kriteria yang wajib terpenuhi, yakni:

• Siswa SD, SMP, dan SMA memiliki KIP atau Kartu Indonesia Pintar
• Siswa SD, SMP, dan SMA yang tidak memiliki KIP, bisa mendaftar memakai KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) ke Dinas Pendidikan setempat
• Siswa SD, SMP, dan SMA yang tidak memiliki KIP atau KKS, bisa meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM di RT/RW dan Desa atau Kelurahan
• Siswa SD, SMP, dan SMA terdaftar di lembaga pendidikan formal maupun non-formal
• Siswa SD, SMP, dan SMA terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Jika dalam satu keluarga terdapat dua anak di jenjang pendidikan SD, SMP, maupun SMA, hanya anak pertama lah yang bisa menikmati Bansos PKH Kemensos ini. Sebagaimana seperti aturan pemberian Bansos PKH kepada KPM:

• Anak usia SD maksimal satu anak dalam keluarga.
• Anak usia SMP maksimal satu anak dalam keluarga.
• Anak usia SMA maksimal satu anak dalam keluarga.

Terkait dengan besaran BLT anak sekolah yang diterima per anak dalam satu komponen keluarga adalah sebagai berikut:

• Anak SD: Rp9OO ribu per tahun atau Rp225 ribu per tahap
• Anak SMP: Rp1,5 juta per tahun atau Rp375 ribu per tahap
• Anak SMA: Rp2 juta per tahun atau Rp6OO ribu per tahap

Penyaluran BLT anak sekolah ini bersamaan dengan penyaluran bansos PKH sebab bantuan ini merupakan satu program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

Bansos PKH dicairkan 4 tahap dalam setahun, yakni di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober tahun 2O21.

Dana bantuan PKH disalurkan melalui bank Himbara, yaitu BNI, BRI, BTN, dan Mandiri dan bisa diambil melalui ATM

Sumber: beritadiy,pikiran-rakyat